ACEHZONE.com | BANDA ACEH – Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri, menyesalkan aksi pengepungan kantor partai lokal tersebut oleh pihak kepolisian sejak Jumat, 2 Desember 2022 kemarin. Hingga saat ini, pihak Partai Aceh tidak mendapat penjelasan terkait tindakan aparat gabungan Polresta Banda Aceh bersama personel Satpol PP tersebut.
“Mereka (petugas) hanya menunjukkan sekilas surat tugas dari Polda Aceh tentang penugasan mereka tanpa memberikan keterangan lebih lanjut, dan bahkan surat tugas tersebut tidak diberikan pertinggal untuk pihak Partai Aceh, begitu juga surat pemberitahuan tidak ada sama sekali,” kata Jubir Partai Aceh, Nurzahri, Sabtu, 3 Desember 2022.
Dia mengidentifikasi para petugas keamanan yang bersenjata lengkap tersebut berasal dari jajaran Polda Aceh, Polresta Banda Aceh dan Polsek Lueng Bata. Para petugas kepolisian yang mengamankan kantor Partai Aceh tersebut turut dibantu oleh puluhan personel Satpol PP Aceh.
Nurzahri mengutip keterangan petugas polisi di lokasi mengatakan, aksi pengawalan terhadap kantor Partai Aceh bakal dilakukan hingga Selasa, 6 Desember 2022. Mereka juga ditugaskan untuk melakukan pengepungan dari segala sisi, baik dari depan, samping hingga belakang kantor.
“Kami dari pengurus Partai Aceh tentunya sangat keberatan dengan tindakan pengepungan yang tidak berdasar ini karena terkesan sangat arogan dan militeristik, apalagi Partai Aceh adalah sebuah lembaga politik yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan telah masuk dalam pemerintahan Indonesia secara resmi,” ungkap Nurzahri.
Pihak Partai Aceh menurut Nurzahri, juga sangat menyesalkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat keamanan tersebut. Menurutnya aksi pengepungan ini dapat menghambat kinerja Partai Aceh yang merupakan lembaga publik.
Aksi pihak kepolisian ini, kata Nurzahri, juga telah membuat warga yang kerap mendatangi kantor Partai Aceh untuk berbagai keperluan menjadi ketakutan.
“Seharusnya setelah 17 tahun perdamaian, pola-pola militerstik dengan pendekatan bersenjata tidak lagi menjadi pilihan pihak kepolisian dalam melakukan tindakan, terkecuali dalam kasus-kasus kriminal,” lanjut Nurzahri.
Mantan anggota DPR Aceh ini juga menilai gaung reformasi yang didengungkan Kapolri pasca mencuatnya kasus “Sambo” hanya jargon semata. Hal ini dibuktikan dengan fakta di lapangan, terutama di Aceh, yang memperlihatkan aksi humanis tidak dijalankan sama sekali.
“Kami berharap Kapolri bisa mengevaluasi kinerja Polda Aceh dan menempatkan sosok-sosok yang lebih humanis sehingga kesan Aceh sebagai daerah yang telah damai dapat benar-benar terwujud agar kita dapat membangun Aceh demi kesejahteraan rakyat,” pungkas Nurzahri.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Polda Aceh atas aksi pengepungan yang disesalkan pihak Partai Aceh tersebut. Namun polisi sempat menggelar apel gabungan di beberapa Kapolsek di wilayah jajaran Polresta Banda Aceh, dalam rangka pengamanan menjelang Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember.
Belum diketahui apakah aksi pengamanan kantor Partai Aceh tersebut apakah berhubungan dengan siaga Kamtibmas yang dilakukan pihak kepolisian tersebut.
