LHOKSEUMAWE, ACEHZONE.COM – Penjabat Wali Kota Imran mengatakan Pemko Lhokseumawe mulai melakukan langkah langkah untuk pengurangan stunting sejak Agustus 2022 dengan meminta OPD terkait melakukan pendataan yang benar.
Untuk mengurangi angka stunting, saat ini perbaikan gizi dan peningkatan pelaksanaan imunisasi pemko Lhokseumawe terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Karena masyarakat kita disini, masalah prilaku dan budayanya perlu diberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan apa itu stunting, kekurangan gizi dan imunisasi.”ujar Imran saat menerima kunjungan Kepala BKKBN Pusat, Dr dr Hasto Wardoyo, di ruang kerja wali kota setempat, Rabu (11/1/2023).
Pj Wali Kota Imran mengatakan empat kecamatan yang telah dikelilinginya masih ada masyarakat yang menanyakan halal tidaknya imunisasi, makanya untuk merubah pemahaman itu tadi kita gunakan tokoh agama dan masyarakat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Imran menambahkan puhaknya sangat konsen dengan arahan Presiden terkait dengan penurunan angka stunting, peningkatan pelaksanaan imunisasi.
Pj Wali Kota juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran kepala BKKBN dan rombongan di Lhokseumawe.
Ia mengatakan, Intinya apa yang menjadi konsen pemerintah pusat kita sangat konsen melaksanakannya. Kita saat ini butuh data yang valid dan terukur angka stunting karena itu perlu pengukuran untuk menentukan angka stunting.
Sementara itu Kepala BKKBN pusat Hasto Wardoyo mengatakan, berdasarkan data yang dimilik BKKBN angka stunting di Kota Lhokseumawe termasuk terendah dari 23 kabupaten/kota di Aceh dengan hanya 27,4 persen.
Di Lhokseumawe disampaikannya, saat ini ada 204 orang petugas pendamping keluarga di 68 Gampong. Mulai tahun 2023 kepada pendamping keluarga akan diberikan insentif dalam melakukan tugasnya, ujar kepala BKKBN pusat dalam pertemuan dan diskusi tersebut.
Disampaikan kasus stunting juga bisa terjadi dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti air minum dan makanan. Penempatan rumah tidak layak huni bisa juga berisiko jadi stunting. Faktor air minum tidak bagus bisa menimbulkan diare dan lainnya.
Setelah melakukan pertemuan dan diskusi denga PJ Walikota, Imran dan jajarannya, Kepala BKKBN pusat bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bener Meriah, karena akan melakukan pertemuan dengan tujuh kepala daerah pada Kamis 12 Januari 2023 dan selanjutnya akan melanjutkan perjalanan ke Gayo Lues.
Dalam pertemuan dan diskusi kepala BKKBN dengan walikota serta jajarannya, pj walikota turut didampingi Sekretaris Daerah, T Adnan, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Maxsalmina, Kepala Dp3A, Salahuddin, Kepala Bappeda Mulyanto, kepala PUPR, Safaruddin.
Sementara Kepala BKKBN Pusat, antara lain Turut didampingi Direktur PKB Ahli Utama, dr Irma, Kepala Bina Keluarga Balita, Fatonah, Direktur Analisis Dampak Kependudukan, DR Faharuddin, Direktur Akses dan Pelayanan KB, dr Zamhir Setiawan, Kepala BKKBN Aceh Sahidal Kastri.
