JAKARTA, ACEHZONE.COM – Ketua Bidang Politik & Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) Eko Saputra meminta secara tegas kepada Pemerintah untuk bertanggung jawab terkait dampak buruk yang melanda ekonomi Aceh yang diakibatkan oleh error system Bank BSI.Error sistem yang dialami oleh BSI sangat berdampak pada kondisi perputaran roda ekonomi di Aceh.Nyaris 40-50% Ekonomi Aceh lumpuh.Maka oleh karena itu Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh harus bisa memberikan respon terkait masalah ini agar masyarakat tidak di landa keresahan dan kecemasan.
“Saya sangat menyesalkan kejadian ini.Seharusnya pihak pemerintah pusat dan pemerintah Aceh memberikan pernyataan secara khusus terkait kondisi di Aceh saat ini akibat error BSI,”.Kata Eko di Jakarta, Kamis (11/5/2023).
Hingga hari kamis atau hari ke empat error system,intensitas kepercayaan masyarakat Aceh terhadap Bank BSI semakin rendah.Serta di liputi kecemasan yang sangat berlebihan.Masyarakat kesulitan untuk melakukan penarikan saldo atau mentransfer uang.Belum lagi para pedagang,saudagar serta aktivitas lainnya.
“Saya meminta secara tegas dan keras supaya BSI bertanggung jawab terhadap kelumpuhan ekonomi di Aceh.Bukan hanya sekedar mengeluarkan pernyataan maaf saja.Jika tidak saya akan mengajak masyarakat Aceh untuk melakukan Rush Money secara totalitas,”.Tegas Eko.
Kami meminta pihak BSI bertanggung jawab dan jika perlu mengganti rugi semua kerugian yang di alami oleh Rakyat Aceh terkait hal ini.Karena jika tidak maka kami akan melakukan Rush Money secara serentak di seluruh Aceh.
“Saya juga menyayangkan kenapa PJ Gubernur Aceh hingga detik ini tidak bersuara sedikit pun terkait kondisi masyarakat Aceh saat ini.Kegeraman dan kegelisahan masyarakat Aceh seolah tak di hargai oleh PJ Gubernur Aceh,”.Kembali Eko menimpali dengan geram.
Maka oleh karena itu kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri BUMN Bapak Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terkait kinerja Dirut BSI Pusat dan Wilayah Aceh serta kami juga meminta supaya Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk membuat kebijakan terkait kondisi di Aceh saat ini.
