Home / Nusantara / Finance

Jumat, 19 Agustus 2022 - 00:47 WIB

Pemerintah Aceh dan DPRA Tandatangani KUA PPAS 2023

ACEHZONE.com | BANDA ACEH – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh bersama Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2023 pada Kamis, 18 Agustus 2022. Sidang yang digelar di ruang utama DPR Aceh tersebut dipimpin Wakil Ketua Safaruddin yang didampingi Wakil Ketua Dailami.

Hadir dalam sidang tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dr Taqwallah, jajaran anggota DPR Aceh, dan SKPA.

“Agenda kita adalah penandatanganan nota kesepakatan bersama terhadap KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, ditegaskan bahwa kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah mendapatkan persetujuan bersama ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna,” kata Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin.

Hal yang sama, kata Safaruddin, juga ditegaskan dalam Pasal 16 ayat 7 Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tatib DPR Aceh.

Sebelumnya, DPR Aceh telah menggelar sidang paripurna terkait penyampaian Rancangan KUA dan PPAS TA 2023 pada Jumat, 15 Juli 2022 lalu. Berdasarkan dokumen KUA dan PPAS yang diserahkan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki tersebut berisikan tentang rencana pendapatan Aceh sebesar Rp 2.620.791.496.969.

Rencana Pendapatan Aceh tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Aceh (PAA) sebesar Rp 2.620.791.496.969, Pendapatan Transfer sebesar Rp 6.993.391.568.000, dan pendapatan lain yang sah sebesar Rp 1.968.000.000.

Baca Juga :  Kepala BPBA Ikuti Pembukaan Diklat Kebangsaan Lemhanas RI

Rancangan KUA PPAS 2023 juga mencantumkan rencana anggaran belanja sebesar Rp 10.374.683.597.969, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 7.545.679.963.892, belanja modal sebesar Rp 1.110.727.076.873, belanja tidak terduga Rp 117.425.963.701, dan belanja transfer sebesar Rp 1.600.850.593.503.

Sementara pembiayaan Aceh dalam Rancangan KUA PPAS 2023 disebutkan terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 883.532.533.000, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 125.000.000.000, serta pembiayaan Netto menjadi sebesar Rp 758.532.533.000.

Pemerintah Aceh dan DPRA Tandatangani KUA PPAS 2023 Acehzone.com

Setelah disepakati bersama akhirnya terdapat rasionalisasi dan penyesuaian hingga kedua belah pihak menandatangani KUA PPAS tahun 2023. Dari sektor Pendapatan disepakati adanya penyesuaian Rp 184.685.694.367 sehingga kesepakatan KUA PPAS 2023 menjadi Rp 9.800.836.759.336 dari sebelumnya Rp 9.616.151.064.969.

Dari sektor Belanja juga terjadi Rasionalisasi atau Penyesuaian pada KUA PPAS 2023 yang disepakati yaitu, dari RKUA PPAS sebesar Rp 10.374.683.597.969 disepakati menjadi Rp 10.598.943.042.599.

Kemudian dari Penerimaan Pembiayaan dalam Rancangan KUA PPAS 2023 sebesar Rp 883.532.533.000 menjadi Rp 923.106.283.263.

Perubahan juga terjadi di uraian Pembiayaan Netto dari sebelumnya pada Rancangan KUA PPAS disebutkan Rp 758.532.533.000 menjadi Rp 798.106.283.263.

Safaruddin dalam sidang paripurna pada Kamis, 18 Agustus 2022 itu juga menyampaikan bahwa DPR Aceh bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) akan segera menyusun agenda percepatan dan pembasahan RAPBA Tahun Anggaran 2023. “Sehingga bisa selesai tepat waktu dan tepat sasaran. Kita mengharapkan dengan penyusunan APBA yang berkualitas dapat menekan angka Sisa Lebih Penggunaan Angaran (SILPA) yang relatif tinggi,” kata Safaruddin.

Baca Juga :  Pemerintah Aceh Setop Sementara Kegiatan Zikir Pagi Jumat, Ganti Olahraga

Dia menyebutkan angka pengangguran dan kemiskinan di Aceh masih relatif tinggi. Untuk itu, kata Safaruddin, DPR Aceh mengharapkan APBA TA 2023 dapat memberikan perhatian lebih kepada program yang berorientasi kepada program upaya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

“Penting bagi DPR Aceh dan Pemerintah Aceh untuk terus berkomunikasi dengan baik secara musyawarah, bila ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan kami yakin, Aceh akan diminati oleh investor untuk berinvestasi di Aceh,” ujar Safaruddin lagi.

Dalam kesempatan tersebut, DPR Aceh juga berterima kasih atas upaya Pj Gubernur Aceh yang telah memohon kepada Presiden RI agar berkenan mengalokasikan bantuan khusus setara 2,25 persen plafon DAU Nasional.

Menurut Safaruddin, bantuan khusus tersebut merupakan solusi sementara terhadap terjadinya penurunan Dana Otsus Aceh dari 2 persen menjadi 1 persen. “Sambil menunggu perubahan terhadap Undang-Undang Pemerintah Aceh,” pungkas Safaruddin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Acehzone.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Acehzone.com”, caranya klik link https://t.me/acehzone, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Share :

Baca Juga

Mahasiswa UIN Belajar Filologi di Rumoh Manuskrip Aceh Cek Midi Acehzone.com

Info Kampus

Mahasiswa UIN Belajar Filologi di Rumoh Manuskrip Aceh Cek Midi
Kejati Diminta Selidiki Pembagunan Rumah Sakit Regional Aceh Tengah Acehzone.com

Nusantara

Kejati Diminta Selidiki Pembagunan Rumah Sakit Regional Aceh Tengah
Banyak Korban Gempa Cianjur Patah Tulang, Pemerintah Kirim Dokter Ortopedi Acehzone.com

Nusantara

Banyak Korban Gempa Cianjur Patah Tulang, Pemerintah Kirim Dokter Ortopedi
Luhut Jamin Kenaikan Harga BBM Subsidi Bukan untuk Bikin Rakyat Menderita Acehzone.com

Nusantara

Luhut Jamin Kenaikan Harga BBM Subsidi Bukan untuk Bikin Rakyat Menderita
Apa Kabar Bireuen.... ! Acehzone.com

Nusantara

Apa Kabar Bireuen…. !
BAP DPD RI Konsultasi Ke Kejati Aceh Acehzone.com

Aceh

BAP DPD RI Konsultasi Ke Kejati Aceh
ACEHZONE.com MOU Dengan HMPS-Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Acehzone.com

Info Kampus

ACEHZONE.com MOU Dengan HMPS-Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Waspadai Angin Kencang di Wilayah Aceh Acehzone.com

Nusantara

Waspadai Angin Kencang di Wilayah Aceh