Home / Lingkungan

Selasa, 23 Agustus 2022 - 21:33 WIB

Mencermati Isu Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Pesisir dan Laut Aceh

ACEHZONE.COM | BANDA ACEH – Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) dengan laut lepas Provinsi Aceh masih menjadi pembahasan utama antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satunya saat pembahasan pada 25 Juli 2022 yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Perangkat Daerah (PD) Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Simeulue serta Perwakilan Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat dan Akademisi di Provinsi Aceh yang dilaksanakan secara luring dan daring.

Pada acara konsultasi publik tersebut tentang isu pembangunan berkelanjutan KLHS RTR KPN dengan laut lepas Provinsi Aceh menghasilkan beberapa isu yang dapat di ambil kesimpulan untuk bisa ditindak lanjuti yaitu:

  1. Dilakukan penyempurnaan redaksional, pemusatan makna dan/atau penapisan berdasarkan kesamaan serta sebab-akibat yang terkumpul dari 12 propinsi diwilayah deliniasi RTR KPN dengan laut lepas.
  2. Isu pembangunan berkelanjutan yang telah ditapis akan digunakan sebagai dasar penentuan isu pembangunan berkelanjutan strategis dan prioritas dengan menggunakan criteria dalam peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentan Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017.

Jika kita melihat hasil konsultasi diatas, maka tentunya penjaringan isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) dalam rangka penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) dengan Laut Lepas Propinsi Aceh apakah sudah memandang beberapa aspek seperti Aspek Ekonomi, Aspek Hukum dan Tata Kelola, Aspek Lingkungan dan Aspek Sosial?

Baca Juga :  Perppu Cipta Kerja Mengulang Cacatnya Omnibus Law, Merampas Hak Masyarakat Bahari!

Karena jika kita lihat bersama 4 Aspek tersebut sangat diperlukan dalam hal Pembangunan Berkelanjutan (PB) yang dicanangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Pembangunan harus memperhatikan: ketimpangan pendapatan penduduk antar wilayah dan antar kawasan pesisir, marjinalisasi dan kemiskinan masyarakat pesisir, tanda patok pulau yang hilang akibat tsunami atau ombak laut yang tinggi, adanya konflik dalam pemanfaatan ruang pesisir dan laut, pemanfaatan potensi sumber daya kelautan yang masih rendah, kerusakan terumbu karang dan mangrove di sepanjang pesisir, perubahan iklim global yang menaikkan ketinggian permukaan air laut yang dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil terluar, pencemaran udara akibat dari pengembangan PLTU, aktivitas penambangan pasir besi yang mencemari lingkungan, minimnya sumber air bersih dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir dan pulau kecil, kurangnya sarana dan prasarana transportasi laut, kurangnya keterlibatan kearifan lokal masyarakat pesisir dalam pengembangan pesisir, minimnya infrastruktur kesehatan lingkungan di pesisir pulau-pulau terpencil dan masih banyak isu-isu lainnya yang harus menjadi perhatian.

Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (KuALA) sebagai salah satu penggiat wilayah pesisir dan laut diaceh Gemal Bakri, ST saat berdiskusi dengan penulis memberikan masukan terhadap isu Pembangunan PB tersebut yang paling utama yaitu Aspek Hukum dan Tata Kelola di antaranya perlunya kejelasan skema pengelolaan wilayah pesisir bagi masyarakat hokum adat, perlunya pengawasan destruktif di wilayah laut lepas yang dilakukan oleh kapal nelayan asing dan adanya keberadaan drone asing ke wilayah perairan.

Baca Juga :  Soal Pengerukan Pelabuhan Kuala Langsa, Said Mahdum Minta Dukungan Pj Gubernur Aceh

Beliau juga menambahkan Aspek Lingkungan yang harus menjadi perhatian bersama seperti konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan yang belum optimal, pencemaran akibat aktivitas eksploitasi pertambangan di wilayah Kabupaten Aceh Barat, permasalahan sampah pada jalur lintasan kapal nelayan, degradasi kawasan mangrove yang diubah menjadi lokasi tambak udang, perubahan pemanfaatan kawasan lindung disempadan pantai dan sampah kiriman dari negara tetangga, baik itu melalui kapal asing maupun perairannya.

Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) yang dicanangkan harus melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah hal ini untuk mendorong pengembangan parawisata diwilayah pesisir seperti di Pulau Banyak, Aceh Singkil sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau terpencil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Acehzone.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Acehzone.com”, caranya klik link https://t.me/acehzone, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Share :

Baca Juga

27 Gampong di Aceh Utara Terendam Banjir Acehzone.com

Lingkungan

27 Gampong di Aceh Utara Terendam Banjir
Walhi: Warga Aceh Timur Jadi Korban Pencemaran Udara Perusahaan Migas Acehzone.com

Lingkungan

Walhi: Warga Aceh Timur Jadi Korban Pencemaran Udara Perusahaan Migas
DPRA Gelar RDP Pansus Perizinan, Migas, Minerba dan Energi 2023 Acehzone.com

Aceh

DPRA Gelar RDP Pansus Perizinan, Migas, Minerba dan Energi 2023
Taman Konservasi dan Ecowisata Pasie Weueng Pulo Breuh Diresmikan Acehzone.com

Aceh

Taman Konservasi dan Ecowisata Pasie Weueng Pulo Breuh Diresmikan
BMKG Catat 47 Gempa Landa Aceh dan Sumut Pada Bulan September Acehzone.com

Lingkungan

BMKG Catat 47 Gempa Landa Aceh dan Sumut Pada Bulan September
KIARA: Kedaulatan Teritorial ZEE Laut Natuna Utara Tidak Untuk Ditawar! Acehzone.com

Internasional

KIARA: Kedaulatan Teritorial ZEE Laut Natuna Utara Tidak Untuk Ditawar!
FJL Desak Polda Aceh Usut Perambah Hutan Ilegal Acehzone.com

Lingkungan

FJL Desak Polda Aceh Usut Perambah Hutan Ilegal
Gelombang Laut Capai 2,5 Meter, Sebagian Aceh Diprediksi Dilanda Hujan Hingga Tiga Hari ke Kepan Acehzone.com

Lingkungan

Gelombang Laut Capai 2,5 Meter, Sebagian Aceh Diprediksi Dilanda Hujan Hingga Tiga Hari ke Kepan