Home / Lingkungan

Rabu, 7 September 2022 - 00:35 WIB

Izin Berakhir, Pemko Langsa Diduga Paksakan Bangun Infrastruktur di Hutan Manggrove

ACEHZONE.COM | LANGSA – Destinasi wisata hutan manggrove yang berada di Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat ditutup dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas.

Penutupan itu dikarenakan izin operasional pengelolaan hutan itu telah berakhir pada 28 Agustus 2022 dan kini telah diambil alih oleh Kementerian Kehutanan RI.

Informasi yang diterima, Selasa, 6 September 2022, meskipun kawasan hutan manggrove itu telah tutup, tetapi sampai saat ini Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata masih melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan setapak kawasan wisata hutan manggrove (lanjutan) yang bersumber dari APBK Tahun 2022 sebesar Rp 578.390.000.

Lalu, pembangunan pelataran dan fasilitas pendukung tower kawasan wisata yang bersumber dari APBK Langsa Tahun 2022 sebesar Rp 2.892.620.000.

Baca Juga :  Perppu Cipta Kerja Mengulang Cacatnya Omnibus Law, Merampas Hak Masyarakat Bahari!

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa, Iqbal, menjelaskan, bahwa bukan semua aktivitas tidak boleh dilakukan kawasan hutan manggrove tersebut.

“Inikan masih interprestasi apakah perpanjangan pengelolaannya nantinya merujuk pada UU Pemerintah Aceh atau Undang-Undang Cipta Kerja, sampai saat ini belum ada keputusan yang jelas,” sebut Iqbal.

Iklan Untuk Anda :
1. Jasa Pengiriman Mobil ke Seluruh Indonesia Advertisement by

2. Belanja Online, PASTI MURAH Advertisement by

3. Cara Menghasilkan Uang dari Internet Marketing Advertisement by

Namun demikian, pihaknya telah menyurati gubernur Aceh untuk meminta pendapat.”Nah, jika nantinya turun pendapat tidak boleh ada penjagaan aset serta pekerjaan lainnya maka akan kita berhentikan segala aktivitas,” ucapnya.

Lanjut Iqbal, sampai sekarang belum ada dasar hukum lain, sehingga kita belum bisa menghentikan pekerjaan fisik di kawasan hutan manggrove tersebut. Dan, perencanaan pembangunan infrastruktur itu sudah dilakukan pada tahun lalu, bukan setelah izin operasional pengelolaan itu berakhir.

Baca Juga :  Gelombang Tinggi Nelayan Langsa tidak Melaut, Pasokan Ikan Minim

Kemudian, sebelum izin itu berakhir mereka sudah mengurus izin Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) dan sudah ada izin IMB nya.

“Jadi dasar kita menghentikan pekerjaan itu apa. Jika nantinya ada surat dari gubernur untuk menghentikan segala aktivitas maka akan kita hentikan,” pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Acehzone.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Acehzone.com”, caranya klik link https://t.me/acehzone, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Share :

Baca Juga

DPRA Gelar RDP Pansus Perizinan, Migas, Minerba dan Energi 2023 Acehzone.com

Aceh

DPRA Gelar RDP Pansus Perizinan, Migas, Minerba dan Energi 2023
FJL Desak Polda Aceh Usut Perambah Hutan Ilegal Acehzone.com

Lingkungan

FJL Desak Polda Aceh Usut Perambah Hutan Ilegal
Gubernur Bentuk Tim Evaluasi IUP di Aceh Acehzone.com

Lingkungan

Gubernur Bentuk Tim Evaluasi IUP di Aceh
KIARA: Kedaulatan Teritorial ZEE Laut Natuna Utara Tidak Untuk Ditawar! Acehzone.com

Internasional

KIARA: Kedaulatan Teritorial ZEE Laut Natuna Utara Tidak Untuk Ditawar!
Penyelamatan Iklim Global, KPK Paparkan Pemidanaan Beneficial Ownership pada Korupsi Acehzone.com

Lingkungan

Penyelamatan Iklim Global, KPK Paparkan Pemidanaan Beneficial Ownership pada Korupsi
Menteri LHK Miliki Rencana Komprehensif Untuk Tangani Konflik Hewan dan Manusia Acehzone.com

Lingkungan

Menteri LHK Miliki Rencana Komprehensif Untuk Tangani Konflik Hewan dan Manusia
Korban Terseret Arus Bah di Brayeun Berstatus Santri Acehzone.com

Lingkungan

Korban Terseret Arus Bah di Brayeun Berstatus Santri
Belasan Hektar Kawasan Hutan Negara Digarap Secara Ilegal di Simeulue Acehzone.com

Aceh

Belasan Hektar Kawasan Hutan Negara Digarap Secara Ilegal di Simeulue