Home / Nusantara

Rabu, 11 Januari 2023 - 18:09 WIB

Ini 12 pelanggaran HAM yang diakui Pemerintah Indonesia

JAKARTA, ACEHZONE.COM – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam sedikitnya 12 peristiwa di masa lalu.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi setelah menerima laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) masa lalu yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Presiden mengaku bahwa ia telah membaca secara seksama laporan dari Tim PPHAM tersebut, yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2022.

“Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. ” kata Jokowi.

Presiden juga menyatakan bahwa dirinya sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa masa lalu.

Baca Juga :  Buruan Hapus 209 Aplikasi Android Ini, Bisa Mencuri Uang Anda di M-Banking, Berikut Daftarnya

Ke-12 peristiwa tersebut adalah Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, Peristiwa Penghilang Orang Secara Paksa 1997-1998, dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

Kemudian Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, Peristiwa Wasior Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003.

“Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban,” kata Jokowi.

Oleh karena itu, Kepala Negara menegaskan bahwa ia dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.

“Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang,” kata Presiden.

Baca Juga :  Pemkab Subsidi Tiket KMP Aceh Hebat 3 Rute Singkil-Pulau Banyak

Presiden juga mengaku telah menginstruksikan kepada Menko Polhukam agar mengawal upaya-upaya konkret pemerintah dalam memastikan dua hal tersebut bisa dilaksanakan dengan baik.

“Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Presiden.

Dalam kesempatan lebih awal, Menko Polhukam menegaskan kembali bahwa kerja Tim PPHAM tidak meniadakan sekali kelanjutan proses yudisial.

“Jadi tim ini tidak menutup dan mengalihkan penyelesaian yudisial menjadi penyelesaian non-yudisial. Bukan. Yang yudisial silakan jalan,” kata Mahfud.

Tim PPHAM diketuai oleh Profesor Makarim Wibisono bersama tujuh anggota lainnya yakni Ifdal Kasim, Profesor Suparman Marzuki, Dr. Mustafa Abubakar, Profesor Rahayu, K.H. As’ad Said Ali, Letjen TNI Purn. Kiki Syahnarki, dan Profesor Komarudin Hidayat.

Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menjabat sebagai Ketua Tim Pengarah Tim PPHAM.

Share :

Baca Juga

Kronologi Fast Boat Tenggelam di Perairan Gianyar, Sempat Bocor Setelah Berlayar Acehzone.com

Nusantara

Kronologi Fast Boat Tenggelam di Perairan Gianyar, Sempat Bocor Setelah Berlayar
Kabar Duka, Prof Azyumardi Azra Meninggal Dunia Acehzone.com

Nusantara

Kabar Duka, Prof Azyumardi Azra Meninggal Dunia
Polisi Masih Selidiki Terkait Teras Gedung RS Regional Ambruk Acehzone.com

Nusantara

Polisi Masih Selidiki Terkait Teras Gedung RS Regional Ambruk
Masyarakat Aceh Tamiang Harus Lebih Disiapkan Menghadapi Bencana Acehzone.com

Nusantara

Masyarakat Aceh Tamiang Harus Lebih Disiapkan Menghadapi Bencana
Komisi 1 DPRA Ingatkan KPU Kuota Caleg Parlok di Aceh 120 Persen Acehzone.com

Aceh

Komisi 1 DPRA Ingatkan KPU Kuota Caleg Parlok di Aceh 120 Persen
Presiden Gunakan Pakaian Adat Khas Bali saat Welcoming Dinner KTT G20 Acehzone.com

G20

Presiden Gunakan Pakaian Adat Khas Bali saat Welcoming Dinner KTT G20
Demo Tolak Harga BBM Naik di DPR Sempat Ricuh Acehzone.com

Nusantara

Demo Tolak Harga BBM Naik di DPR Sempat Ricuh
Pemerintah Aceh dan DPRA Tandatangani KUA PPAS 2023 Acehzone.com

Nusantara

Pemerintah Aceh dan DPRA Tandatangani KUA PPAS 2023