Home / G20 / Nusantara

Selasa, 15 November 2022 - 07:50 WIB

Indonesia Diharapkan Perkuat Kerjasama Antar Negara Pasca G20

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketum Golkar (no 3 dari kiri) dalam acara Business20 (B20) Summit yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Senin (14/11). WASPADA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketum Golkar (no 3 dari kiri) dalam acara Business20 (B20) Summit yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Senin (14/11). WASPADA

ACEHZONE.com | JAKARTA – Upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah, juru damai dalam Presidensi G20 bisa jadi berujung tanpa ada kesepakatan bersama. Dengan begitu bisa dipastikan konflik geopolitik akan terus berlangsung, kian memperdalam persoalan ekonomi dunia.

“Tanpa adanya Komunike dalam Leaders Summit G20 maka yang harus dilakukan Indonesia adalah waspada, sebab perang mungkin akan terus berlanjut. Dengan Putin tidak hadir, itu meniadakan adanya kerjasama multilateral untuk menyelesaikan masalah perang dan krisis secara global,” tegas Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira, sebagaimana dikutip dari relis yang diterima di Jakarta, Senin (14/11/2022).

Dengan begitu harga komoditas dunia masih akan tinggi, yaitu energi dan pangan.

Jika kerjasama multilateral tidak bisa menemukan kata sepakat, maka pemerintah diminta untuk memperkuat kerjasama bilateral antar negara.

“Misalnya, Indonesia punya kepentingan gandum dengan India dan Ukraina, ya berhadapan langsung dengan pemimpin negara itu, atau dengan yang berkepentingan. “ jelas Bhima.

Lalu Bhima mengatakan, komitmen investasi yang sempat tercetus dalam pertemuan G20, harus dikejar realisasinya, sehingga menjadi penahan atas tekanan eksternal.

Kemudian tiga pokok besar yang diusung dalam Presidensi G20, dua diantaranya memiliki peluang besar untuk diperdalam yaitu; digitalisasi dan transisi energi.

Baca Juga :  Pendataan Pegawai Honorer Bukan untuk Pengangkatan PNS, Jangan Salah Paham!

“Jadi Indonesia harus menyiapkan kerangka teknisnya untuk mempercepat inklusivitas digital dan transisi energi. Kelihatan kedepan transisi energi salah satu motor pertumbuhan ekonomi ini yang harus bisa dimanfaatkan,“ tandas Bhima.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kemitraan sektor publik dan swasta (public-private partnership/PPP) yang didukung dengan pemanfaatan berbagai inovasi akan menjadi pondasi dalam memperkuat arsitektur ekonomi pasca pandemi.

Upaya tersebut juga diharapkan mampu menyediakan solusi bagi berbagai isu strategis mulai dari ketahanan pangan hingga transisi energi yang terjangkau dan adil.

“Pemerintah harus menunjukkan kepemimpinan dalam menanggapi tantangan di masa depan melalui kemitraan publik-swasta yang lebih kuat untuk menjadi aksi konkret dari kebijakan,” ujar Ketum Golkar itu dalam acara Business20 (B20) Summit yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Senin (14/11).

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam mengungkapkan skema PPP memang layak menjadi fokus. Sayangnya, realisasi skema tersebut tidak mudah.

Baca Juga :  Miris! Jalan Rusak dan Berlumpur, Warga Aceh Timur Harus Ditandu untuk Berobat

“Secara konsep itu baik sekali. Itu sering jadi topik bahasan di forum-forum internasional, tetapi realisasi dari PPP itu tidak mudah,” terangnya.

Menurut Piter, hambatan utama adalah pada upaya pengabungan dua entitas yang berbeda, yakni pemerintah dan swasta.

“Kenapa? Karena tidak mudah juga menggabungkan dua entitas yang secara karakter berbeda,” tambahnya.

Piter menjelaskan konsep perusahaan di bawah pemerintah (BUMN) tidak boleh merugi dalam operasinya. Ketika merugi, terdapat kemungkinan untuk masuk dalam kategori merugikan negara.

“Perlu dipahami juga terkait, kalau publik/pemerintah itu kan tidak boleh rugi. Kalau rugi bisa dikategorikan merugikan negara. Bisa masuk kategori korupsi. Ini hambatan dalam realisasi PPP,” tegasnya.

Meski demikian, skema PPP bukan tidak mungkin diwujudkan.

Menurut Piter, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyusun dan memperjelas aturan main terkait skema tersebut.

“Kalau air dan minyak itu tidak sebenarnya, tetapi harus diberikan kejelasan posisi dari perusahaan yang akan menjadi partner. Ini kan harus diwujudkan dalam bentuk kelembagaan kan? Lembaga yang akan dibentuk itu nanti seperti apa?” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

BPBA dan Warga Bersihkan Puing Puing Rumah yang Terkena Angin Puting Beliung Acehzone.com

Lingkungan

BPBA dan Warga Bersihkan Puing Puing Rumah yang Terkena Angin Puting Beliung
Sejumlah Rumah Warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar Rusak Akibat Gempa M7,5 Acehzone.com

Nusantara

Sejumlah Rumah Warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar Rusak Akibat Gempa M7,5
Reza Fahlevi Resmi Jabat Pj Wali Kota Sabang Acehzone.com

Nusantara

Reza Fahlevi Resmi Jabat Pj Wali Kota Sabang
2.440 KK Terdampak Banjir Di Sergai Acehzone.com

Nusantara

2.440 KK Terdampak Banjir Di Sergai
Perangkat Desa di Aceh Silaturahmi dengan Muslim di Senayan Acehzone.com

Nusantara

Perangkat Desa di Aceh Silaturahmi dengan Muslim di Senayan
Bantuan Modal Usaha Dari Baitul Mal Aceh, Berikut Syarat dan cara Daftar Acehzone.com

Bisnis

Bantuan Modal Usaha Dari Baitul Mal Aceh, Berikut Syarat dan cara Daftar
Dosen Ngeluh, Banyak Mahasiswa USK Bau Badan Acehzone.com

Info Kampus

Dosen Ngeluh, Banyak Mahasiswa USK Bau Badan
ASN Dilarang Dukung Peserta Pemilu di Medsos Acehzone.com

Nusantara

ASN Dilarang Dukung Peserta Pemilu di Medsos