KUALA SIMPANG, ACEHZONE.COM – Forum Corporate Social Responsibility (FCSR) Kabupaten Aceh Tamiang menilai selama ini banyak perusahaan menyalurkan bantuan yang bersifat sumbangan tapi dianggap sebagai kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap lingkungan sekitar operasional.
“Banyak perusahaan besar di kabupaten ini terutama yang bergerak di bidang perkebunan mengklaim bahwa sumbangan kepada masyarakat dan karyawannya berupa air bersih, sarana olahraga bola voli, perbaikan jalan juga diklaim kegiatan CSR, padahal itu kewajiban perusahaan,” kata Ketua Forum CSR Aceh Tamiang Sayed Zainal di Karang Baru, Rabu (1/2/2023).
Diungkapkannya lagi banyak perusahaan belum mematuhi Qanun (Perda) Aceh Tamiang Nomor 7/2014 tentang laporan tahunan dari kegiatan CSR masing-masing kepada pemerintah kabupaten.
Padahal di Aceh Tamiang terdapat sekitar 58 perusahaan perkebunan ditambah lagi perusahaan perbankan, BUMN dan BUMD.
“Terakhir sebagai informasi tahun 2019 yang paling lengkap kita terima laporan kegiatan CSR perusahaan. Kemudian di 2020 hanya sebagian, 2021 dan 2022 hingga tahun ini kosong karena pemerintah daerah saat itu jalan sendiri kita (FCSR) tidak pernah dilibatkan lagi,” beber Sayed.
Forum CSR Aceh Tamiang juga menyinggung dana CSR dari perusahaan perkebunan PT Raya Padang Langkat (Rapala) dan Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang yang telah disalurkan melalui pemda naman terkesan tidak transparan dengan forum.
Selain itu salah satu sasaran CSR yang paling disoroti yaitu pembangunan puluhan unit kios relokasi PKL di kawasan Kedai Bawah Kota Kuala Simpang.
Pasalnya hingga kini bangunan terbengkalai belum bisa dimanfaatkan oleh pedagang. Padahal pembangunan kios-kios tersebut menelan biaya mencapai miliaran rupiah dari uang CSR.
Baru-baru ini pihaknya telah menggelar rapat rutin internal pengurus FCSR turut dihadiri Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto dan perwakilan pemerintah daerah membahas akan ada perombakan SK struktur kepengurusan dari rezim bupati lama ke era Pj Bupati Aceh Tamiang saat ini.
Hasil rapat tersebut akan disampaikan kepada Pj Bupati Meurah Budiman untuk memikirkan rencana rapat akbar dengan menghadirkan pimpinan perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh Tamiang.
Kita minta semua perusahaan ada koordinasi dan sinkronisasi program CSR 2023. Tujuannya untuk mensinergikan kegiatan CSR perusahaan di lapangan agar tepat guna dan tepat sasaran.
“Maka perusahaan harus memiliki laporan per item dari setiap kegiatan sosial yang telah dilaksanakan untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah,” katanya.
Secara terpisah pejabat Bappeda Aceh Tamiang, Azhar mengatakan seyogyanya Forum CSR ini hadir menjadi potensi sumber daya parameter bagi elemen lainnya karena ada berbagai unsur di dalamnya terdiri akademisi, LSM, pers, pemerintahan dan pengusaha.
Diharapkan Forum CSR bisa membantu pemerintah daerah baik dari segi insfrastruktur, sosial dan program strategis pemda lainnya.
Pihaknya segera mewacanakan FCSR bertemu dengan Pj Bupati untuk menyusun rencana kerja (Renja) dalam rangka mendukung RPD 2023.
Memang kita tidak memaksa oleh perusahaan itu harus mengeluarkan berapa besar CSR-nya. Tapi paling tidak pengakuan mereka telah keluarkan CSR hari ini harus dicatat.
Tentunya catatan itu lah penting untuk kita padurasikan dalam sebuah dokumen perencanaan daerah. Dengan keterbatasan fiskal kita hari ini bisa didorong oleh mereka (corporate),” kata Azhar.
Azhar mencontohkan program pemerintah pusat saat ini terkait penekanan terhadap kemiskinan ekstrem. Sementara kemiskinan ekstrem di Aceh Tamiang yang dihuni hampir 300 ribu jiwa penduduk ini dilevel 2,05 persen.
Jadi ada sekitar 6.000 masyarakat Aceh Tamiang yang tidak cukup makan dan tak layak tempat tinggal sesuai makna miskin ekstrem tersebut.
Jadi kalau kita berharap dengan sumber daya pemerintah saja hari ini tidak cukup untuk mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan ekstrem itu.
“Mereka boleh miskin tapi tidak ekstrem, boleh miskin tapi tidak fakir. Kalau sudah fakir akan terancam terhadap parameter lainnya,” sebut Azhar.
Oleh karena itu pihaknya mengharapkan peran serta pihak corporate/perusahaan bisa membantu itu. Bappeda akan siapkan data dan masing-masing perusahaan sudah punya klaster mereka sendiri juga bisa ambil bagian.
“Setelah pemerintah daerah mengambil bagian untuk mengentaskan kemiskinan, perusahaan ambil juga bagian mereka. Itu lah yang kita rapatkan dengan para pimpinan perusahaan nanti, kita undang manager sehingga target-target pemerintah itu bisa cepat terwujud,” tambahnya.
