ACEHZONE.COM | BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, diminta untuk memberi informasi yang benar dan utuh kepada Pj Gubernur Achmad Marzuki terkait penanganan stunting. Hal tersebut diperlukan agar Pj Gubernur dapat memberikan arahan kerja berdasarkan evaluasi terhadap aktivitas sebelumnya.
“Sekda jangan over acting di depan Pj Gubernur, jangan seolah-olah Pemerintah Aceh sebelumnya tidak bekerja,” kata Ketua Komisi V DPR Aceh, M Rizal Falevi Kirani, Kamis, 1 September 2022.
Dia mengatakan penanganan stunting di Aceh bukanlah hal baru dan telah dilakukan sejak keluarnya Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Stunting di Aceh. Sejak keluarnya Pergub tersebut, kata Falevi, pemerintah kemudian membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting Aceh.
Selanjutnya, kata dia, berdasarkan pedoman yang ada dalam Pergub No 14/2018 tersebut pula dibentuk Rumoh Gizi Gampong (RGG). Sejak itu, RGG menjadi metode penanganan dan pencegahan stunting di Aceh.
“Jadi bukan dibuat yang baru seperti GISA, yang hanya akan membuat bingung masyarakat dengan memulai sesuatu program yang baru di masyarakat gampong dan pihak SKPA sendiri,” kata Falevi lagi.
Menurut Falevi, program GISA yang didengungkan Sekda Aceh tidak menyentuh substansi stunting karena kerjanya sporadis dan insidental. Sementara stunting itu adalah kejadian yang muncul dari proses panjang dan membutuhkan waktu tiga hingga enam bulan untuk penanganannya.
“Jadi pemberian tablet vitamin, PMT dan bantuan periodik bukanlah cara dalam penanganan stunting, melainkan dengan cara memberikan makanan yang seimbang gizi dan protein untuk tiga kali makan setiap hari selama 3-6 bulan lamanya,” kata Falevi.
Baca : Ads – Jasa Pengiriman Mobil ke Seluruh Indonesia
Baca : Cara Menghasilkan Uang dari Internet Marketing
Selain itu, menurut Falevi, Presiden RI melalui BKKbN juga telah membuat program “Bapak Asuh Anak Stunting” yang terdiri pada tiga kegiatan utama, yaitu pengumpulan donasi, pelibatan pihak ketiga, dan pengelolaan dana. “Jadi BAAS ini bukan mewajibkan SKPA bertanggung jawab per wilayah kabupaten seperti yang dilakukan Sekda Aceh,” lanjut Falevi.
Menurutnya program GISA yang mengharuskan hampir semua SKPA turun ke lapangan hanyalah kegiatan menghamburkan SPPD bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Apalagi program itu juga mewajibkan SKPA yang tidak berhubungan langsung dalam penurunan stunting.
“Dipastikan tidak semua SKPA memahami dengan baik persoalan stunting dan metode penanganannya. Itulah sebabnya kita meminta pak gubernur segera menghentikan aktivitas tersebut,” harap Falevi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Acehzone.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Acehzone.com”, caranya klik link https://t.me/acehzone, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.
