Header web MDJ (1166 × 390 piksel)
Header Web ACI (1166 × 390 piksel)
Acehzone.com (1166 × 390 piksel)
previous arrow
next arrow

Home / Aceh / Nusantara

Rabu, 18 Januari 2023 - 08:53 WIB

DPRA sarankan PPHAM libatkan KKR untuk selesaikan kasus HAM di Aceh

Ketua Komisi I DPRA Iskandar Usman Al Farlaky

Ketua Komisi I DPRA Iskandar Usman Al Farlaky

BANDA ACEH, ACEHZONE.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyarankan Pemerintah Pusat melalui Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) untuk berkoordinasi dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM di tanah rencong.

“Sebaiknya Presiden melalui tim yang sudah dibentuk (PPHAM) tetap berkoordinasi dan mengambil data dari KKR Aceh agar tidak muncul permasalahan baru di kalangan korban HAM di Aceh,” kata Ketua Komisi I DPRA Iskandar Usman AL Farlaky, di Banda Aceh, Kamis.

Iskandar menyampaikan, pihaknya sangat menyambut baik apa yang telah disampaikan Presiden Jokowi terkait 12 pelanggaran HAM berat di Indonesia dan tiga diantaranya ada di Aceh.

Baca Juga :  Blangko E-KTP di Aceh Kosong, Warga Diberi Suket

Adapun tiga kasus pelanggaran HAM berat di Aceh yang telah diakui Presiden itu yakni peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, dan kejadian di Jambo Keupok Aceh Selatan 2003.

“Namun yang perlu diketahui sebenarnya bukan tiga saja kasus pelanggaran HAM berat di Aceh. Tetapi tiga kasus itu memang berkasnya sudah di Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Iskandar menyampaikan, KKR Aceh selama ini sudah melakukan pendataan dan rekomendasi lebih kurang sekitar 5.200 korban yang harus dimasukkan dalam skema reparasi komprehensif baik secara individual maupun komunal.

Karena itu, koordinasi tersebut penting sekali dilakukan, sehingga nantinya tidak terjadinya miskomunikasi antara tim yang dibentuk oleh pemerintah pusat dengan kerja KKR Aceh sebagai lembaga resmi bentukan pemerintah Aceh pendataan korban HAM masa lalu di Aceh.

Baca Juga :  26 Rumah Rusak di Aceh Utara Akibat Abrasi

Tak hanya dengan KKR, lanjut Iskandar,
dirinya juga mengharapkan tim PPHAM melakukan komunikasi dengan lintas sektoral termasuk dengan turun ke lapangan langsung terkait dengan hasil kajian atau data apa yang ingin diambil mengenai pelanggaran HAM berat di Aceh.

“Nah, KKR sendiri juga sudah turun ke lapangan melakukan validasi data yang dibantu juga oleh BRA (Badan Reintegrasi Aceh),” kata politikus Partai Aceh itu,” demikian Iskandar Al Farlaky.

Share :

Baca Juga

Gempa M 5,1 Guncang Maluku Tenggara Barat, Tidak Berpotensi Tsunami Acehzone.com

Maluku Utara

Gempa M 5,1 Guncang Maluku Tenggara Barat, Tidak Berpotensi Tsunami
CSR Perusahaan Untuk Siapa Acehzone.com

Artikel

CSR Perusahaan Untuk Siapa
Tenaga Kontrak Diminta Menjaga Disiplin Acehzone.com

Aceh

Tenaga Kontrak Diminta Menjaga Disiplin
Jurnalisa dan Perlindungan terhadap Jurnalis Acehzone.com

Hukum dan Kriminal

Jurnalisa dan Perlindungan terhadap Jurnalis
Mesjid Giok Nagan Raya Gelar Sholat Jum'at Perdana Setelah di Resmikan Bupati Acehzone.com

Nusantara

Mesjid Giok Nagan Raya Gelar Sholat Jum’at Perdana Setelah di Resmikan Bupati
Polisi Amankan Tujuh Penambang Ilegal, Satu Orang Diduga Pemilik Lokasi Tambang Acehzone.com

Aceh

Polisi Amankan Tujuh Penambang Ilegal, Satu Orang Diduga Pemilik Lokasi Tambang
Pemerintah Aceh dan DPRA Tandatangani KUA PPAS 2023 Acehzone.com

Nusantara

Pemerintah Aceh dan DPRA Tandatangani KUA PPAS 2023
Melebihi Target, Realisasi PAD Bireuen 2022 Capai 111,15 Persen Acehzone.com

Nusantara

Melebihi Target, Realisasi PAD Bireuen 2022 Capai 111,15 Persen