Home / Nusantara

Rabu, 9 November 2022 - 07:50 WIB

DPRA Ajak Masyarakat Kawal Revisi UUPA

ACEHZONE.com | BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta seluruh elemen sipil, akademisi dan juga politisi di Aceh untuk mengawal terkait revisi Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRA, Saiful Bahri dalam rapat sharing pendapat terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, di gedung dewan setempat, Selasa (7/11).

Dalam rapat tersebut, turut hadir sejumlah anggota DPRA seperti Ketua Banleg DPR Aceh Tgk Mawardi, Wakil Ketua DPRA Hendra Budian, Ketua Fraksi Partai Aceh Tarmizi SP, Ketua Fraksi Gerindra Azhar Abdurrahman, Ridwan Yunus, Irfansyah dan sejumlah anggota dewan lainnya.

Hadir juga sejumlah perwakilan elemen sipil dan akademisi Aceh, seperti Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Kamaruddin Abubakar atau akrab disebut Abu Razak, selanjutnya Zulfikar Muhammad, Syakya Meirizal.

Hendra Saputra dari Lembaga Studi Pemantau Perdamaian (LSDP), Hendra Fadli, Syahrul dari LBH Banda Aceh, Khairil Arista dari NGO HAM Aceh.

Baca Juga :  Aceh Penghasil Migas, Tapi Antrian BBM Subsidi Dimana-mana

Dan sejumlah elemen sipil lainnya. Ikut serta dalam sharing pendapat ini para akademisi dan perwakilan kampus di Aceh, seperti Dr Effendi Hasan dan Nafis dari BEM USK.

Diketahui, mayoritas peserta diskusi menyatakan sepakat untuk merevisi UUPA seperti rencana yang dilakukan DPR RI, dan telah masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Saya sepakat revisi UUPA secara terbatas, kita kawal secara terbatas. Kalau secara umum (UUPA) yang direvisi secara keseluruhan ini tipis kemungkinan tidak terjadi masalah di kemudian hari,” kata anggota DPRA, Ridwan Yunus.

Menurut Ridwan Yunus, kekhawatiran tersebut muncul lantaran DPR Aceh tidak dapat mengawal secara optimal pembahasan revisi undang-undang itu, karena dilaksanakan oleh DPR RI.

Namun, pihak DPR Aceh hanya bisa mengawalnya di kemudian hari melalui aturan turunan UU yaitu Qanun atau Peraturan Gubernur (Pergub) semata.

Baca Juga :  Rusuh di PT GNI Morowali Utara: 2 Pekerja Lokal dan 1 Asing Tewas

“Mau atau tidaknya (UUPA) direvisi, kembali lagi kepada DPRA atau masyarakat Aceh. Istilahnya bola sudah dilempar ke lapangan, maunya apa dimainkan atau ditendang, terserah kepada bapak-bapak,” ungkap dia.

Ia juga merujuk kepada pengalaman politik hukum yang menggerus kewenangan Aceh pada tahun 2012. Selain itu, ada pula beberapa produk hukum baru di Indonesia yang “memutilasi” kekhususan Aceh termasuk Pemilu serentak sejatinya berlangsung pada 2022 menjadi tahun 2024.

“Kalau memang masyarakat Aceh kompak, bukan tidak mungkin kita revisi, tetapi terbatas, dengan syarat pemerintah Indonesia rela bahwa undang-undang ini dijalankan, kalau tidak diberikan kewenangan untuk ketiga asas itu disatukan menjadi lex specialis terhadap semua kehidupan di luar enam masalah ini, kita siap,” tutup Ridwan Yunus.

Share :

Baca Juga

Rumah Kosong di Ulee Kareng Terbakar Acehzone.com

Nusantara

Rumah Kosong di Ulee Kareng Terbakar
Pertalite Bakal Rp10 Ribu, Kemendag Lakukan Ini Acehzone.com

Nusantara

Pertalite Bakal Rp10 Ribu, Kemendag Lakukan Ini
Aksi 4 Desember di Banda Aceh di Bubarkan Petugas Acehzone.com

Nusantara

Aksi 4 Desember di Banda Aceh di Bubarkan Petugas
Operasikan GI Singkil, Pasokan Listrik Aceh Semakin Andal dan PLN Makin Hemat Acehzone.com

Nusantara

Operasikan GI Singkil, Pasokan Listrik Aceh Semakin Andal dan PLN Makin Hemat
Wabup Lumajang Minta Warga di Zona Merah Erupsi Semeru Segera Evakuasi Acehzone.com

Nusantara

Wabup Lumajang Minta Warga di Zona Merah Erupsi Semeru Segera Evakuasi
BMKG: Waspada Gelombang Air Laut Lebih dari 2,5 Meter di Perairan Selatan Jatim Acehzone.com

Nusantara

BMKG: Waspada Gelombang Air Laut Lebih dari 2,5 Meter di Perairan Selatan Jatim
37 Desa Terdampak Banjir Dan 2 Desa Terjadi Tanah Longsor Di Deliserdang Acehzone.com

Nusantara

37 Desa Terdampak Banjir Dan 2 Desa Terjadi Tanah Longsor Di Deliserdang
Korlantas Polri Kembangkan BPKB Elektronik Terintegrasi Sistem Single Data Acehzone.com

Nusantara

Korlantas Polri Kembangkan BPKB Elektronik Terintegrasi Sistem Single Data