TIDORE, ACEHZONE.COM – Salah satu program prioritas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosand) tahun 2023 yaitu mendorong Smart Governance di Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut). Hal tersebut disampaikan Kadis Kominfosand Malut, Iksan Arsan, Selasa (10/1/2023).
Kadis Kominfosand Malut, Iksan Arsan menjelaskan Smart Governance sebagai tata kelola kota yang pintar serta tata pamong pemerintahan daerah yang secara cerdas mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi.
Smart Governance harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur yaitu:1. Pelayanan (service). 2. Birokrasi (bureaucracy). 3. Kebijakan (policy).
Pihaknya saat ini masih lakukan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan publik berbasis digital, terutama bermigrasi beberapa aplikasi ke server Kementerian Kominfo RI di pusat data nasional.
“Jadi kita akan mengarahkan ke situ sembari ada beberapa program juga tentang Open data Maluku Utara yang notabene kita akan berusaha mendapatkan data-data dari kementerian dan lembaga yang punya sistem informasi yang sudah jalan,”ujar Iksan.
Ia berharap mendapatkan akses dari kementerian/lembaga seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga bisa terintegrasi dengan Open Data Maluku Utara.
Sementara, lanjut Iksan kabupaten/kota juga mengalami kesulitan terkait penyajian data dari Kementerian/lembaga, mengingat pihaknya tidak memiliki akses.
Dikatakan, Maluku Utara kurang lebih 6 kabupaten/kota sedang membangun smart city yang dibantu oleh Kementerian kominfo dalam konteks rencana induknya.
“Kebetulan itu sudah, lalu kita provinsi Maluku Utara mengarah ke Smart Province,” imbuhnya.
