Home / Nusantara

Kamis, 25 Agustus 2022 - 15:43 WIB

Dewan Pers: Media Kurang Penuhi Akses Informasi Bagi Penyandang Disabilitas

ACEHZONE.COM | JAKARTA – Media di Indonesia masih kurang dalam memenuhi hak akses informasi bagi Penyandang Disabilitas, demikian disampaikan Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, Ninik Rahayu. Menurut hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 yang dikeluarkan Dewan Pers, dari 34 provinsi di Indonesia, 25 provinsi mendapat nilai 63,64 atau di bawah 70,00.

Padahal, anggota Dewan Pers 2022-2025 ini menyampaikan negara telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 24 Ayat 2 UU tersebut, dinyatakan bahwa para penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses.

“Permasalahannya bukan hanya ketiadaan peraturan pemerintah daerah, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), teknologi, biaya, dan kesadaran media di daerah,” ujar Ninik dalam peluncuran hasil survei IKP tahun 2022 di Jakarta, Okezone. Kamis,(25/08/2022).

Baca Juga :  Banjir di Hulu Tamiang Mulai Surut, Pengungsi Telah Kembali ke Rumah

Dengan demikian, Dewan Pers melakukan upaya untuk memperbaiki kondisi indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas pada awal semester pertama 2021 dengan menerbitkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/II/2021 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas.

Pedoman Dewan Pers ini mengarahkan semua media semaksimal mungkin menggunakan aplikasi dan infrastruktur teknologi yang tersedia untuk mempermudah akses informasi bagi seluruh penyandang disabilitas.

Baca : Belajar Buat Website Tanpa Coding

“Menurut Dewan Pers, sampai saat pedoman tersebut diterbitkan, belum ada media massa di Indonesia yang 100 persen memenuhi akses informasi untuk penyandang disabilitas. Kondisi permasalahan pada indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas relatif tidak berubah dalam tiga tahun terakhir,”tuturnya.

Baca Juga :  BPMA Siapkan Kontrak Kerja Sama Buat Conrad di Blok Meulaboh dan Singkil

Sebagai informasi, nilai IKP 2022 mengalami peningkatan pada tiga lingkungan dari tahun sebelumnya. Yaitu lingkungan fisik dan politik naik 1,85 poin (78,95), lingkungan ekonomi naik 1,97 (76,86), dan lingkungan hukum naik 1,84 poin (76,71).

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan bentuk pertanyaan tertutup dan terbuka, wawancara, FGD, pengumpulan data sekunder dan tinjauan literatur. Penilaian IKP pun diberikan oleh narasumber ahli yaitu 10 informan ahli (IA) disetiap provinsi dan 10 anggota National Assessment Council (NAC).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Acehzone.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Acehzone.com”, caranya klik link https://t.me/acehzone, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Ads –  Jasa Pengiriman Mobil ke Seluruh Indonesia

Share :

Baca Juga

Beredar Kabar Sekda Aceh Diganti Acehzone.com

Nusantara

Beredar Kabar Sekda Aceh Diganti
Bulan Bintang Berkibar di Makam Malikussaleh, Milad di Aceh Timur di Hadiri DPRA Acehzone.com

Nusantara

Bulan Bintang Berkibar di Makam Malikussaleh, Milad di Aceh Timur di Hadiri DPRA
Wali Nanggroe temui Menko Polhukam Mahfud MD bahas kasus HAM berat konflik Aceh Acehzone.com

Aceh

Wali Nanggroe temui Menko Polhukam Mahfud MD bahas kasus HAM berat konflik Aceh
700-an Orang Luka-luka Imbas Gempa Cianjur, BNPB Ungkap Penyebabnya Acehzone.com

Nusantara

700-an Orang Luka-luka Imbas Gempa Cianjur, BNPB Ungkap Penyebabnya
PSK di Banda Aceh dan Sekitarnya Kebanyakan Ternyata IRT dan Single Parent Acehzone.com

Hukum dan Kriminal

PSK di Banda Aceh dan Sekitarnya Kebanyakan Ternyata IRT dan Single Parent
DPR Aceh Kecam Keras Pembakaran Al Qur’an di Swedia Acehzone.com

Aceh

DPR Aceh Kecam Keras Pembakaran Al Qur’an di Swedia
Wabup Lumajang Minta Warga di Zona Merah Erupsi Semeru Segera Evakuasi Acehzone.com

Nusantara

Wabup Lumajang Minta Warga di Zona Merah Erupsi Semeru Segera Evakuasi
Pemerintah diminta pulihkan semua keluarga korban pelanggaran HAM di Aceh Acehzone.com

Aceh

Pemerintah diminta pulihkan semua keluarga korban pelanggaran HAM di Aceh