ACEHZONE.com | SINGKIL – Sejumlah perangkat desa di Aceh Singkil mengaku kesulitan menyusun program kegiatan yang sudah masuk dalam Musrenbang desa.
Sebab meski sudah masuk dalam kegiatan prioritas, namun kegiatan di desa terpaksa ditunda lantaran anggaran nya didahulukan untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang terus di programkan DPMK.
Sementara itu para aparatur desa bersama BPG hari ini, Kamis (24/11) masih menikmati Kota Dingin Takengon Aceh Tengah, hingga 2 hari kedepan, mengikuti Bimtek yang dilaksanakan oleh Lembaga studi dan kajian pemerintah daerah Dharma Andalas Training Center (LSKPD-DATC).
Dengan tema kegiatan “Peningkatan kapasitas keuchik dan BPKam dan konsolidasi pembentukan (ABDESI) serta konsolidasi pembentukan (PABPDSI) Aceh Singkil.
Sebelumnya, Kepala Desa (keuchik) lainnya juga sempat curhat jika desanya masih terhutang biaya Bimtek yang dilaksanakan di Medan beberapa bulan yang lalu.
“Biaya Bimtek yang lalu saja kami masih terhutang dengan panitia dan baru terbayar setengah,” ucapnya
Disamping itu beberapa Keuchik mengaku selama 2 tahun terakhir kegiatan yang sudah prioritas saat Musrenbang desa juga tidak terlaksana, katanya saat berbincang dengan Waspada.id baru-baru ini.
Informasi yang dapat dihimpun, terkait dampak dari kegiatan tersebut, sampai hari ini manfaat dari Bimtek maupun pelatihan terhadap Aparatur desa, yang menguras anggaran desa lebih dari Rp100 juta itu sampai ini belum terlihat hasilnya.
Sebab sejauh ini belum ada produk desa yang berhasil dimunculkan dan meningkatkan perekonomian warga, serta menjadi kebanggaan desa nya masing-masing.
Termasuk pelaporan maupun pengajuan anggaran desa sampai ini juga masih kerap terlambat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK) Azwir SH yang dikonfirmasi diruang kerjanya, mengaku tidak tau menahu soal Bimtek yang sedang diselenggarakan tersebut.
Padahal diketahui, DPMK selaku tim verifikasi pengesahan APBkam saat pengusulan kegiatan sebelum masuk ke aplikasi tersebut.
Namun anggaran disebutkannya diambil dari dana desa khusus dana Covid sekitar Rp3 juta atau Rp3,5 juta
Termasuk kegiatan Bimtek Takengon Azwir juga berdalih tidak membaca surat tembusan yang masuk ke DPMK tersebut.
“Saya nggak tahu menahu kegiatan itu, tapi tadi ada saya telepon mereka sudah berangkat dan baru sampai di Takengon,” katanya
Sementara itu saat diminta tanggapannya terkait dampak Bimtek yang telah dilaksanakan sebelumnya hingga menelan anggaran lebih Rp100 juta per desa itu katanya, Bimtek pengaruhnya ke pengetahuan dan tidak terlihat hasilnya. Kecuali di implementasikan ditindaklanjuti dan dibuat program, katanya.
“Indikatornya apa, karena sudah paham dengan tupoksinya sehingga desa tidak terlambat lagi pelaporan maupun pengajuan anggaran desa,” bebernya.
Sumber : Waspada.id
